sistem penyuluhan pertanian. BUPATI LANDAK,. sistem penyuluhan pertanian

1. Priansa,. Depdikbud Jakarta. Uu tahun 2006 no. Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian. Temukan cara efektif untuk mengelola kebun desa dengan sistem pertanian yang berkelanjutan. Petani yang dibina oleh balai penyuluhan pertanian dengan menggunakan sistem tanam legowo terdiri dari 5 kelompok tani yang semuanya berjumlah 50 orang. Koordinator PPL : Dike Cidrasari, STP. Sistem Informasi Penyuluh Kementrian Lingkungan Hidup dan KehutananPergeseran paradigma penyuluhan ke sistem Bottom up membimbing petani untuk merancang jenis usaha yang menguntungkan. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari kajian ini adalah: 1. Penyuluhan pertanian dapat pula diartikan sebagai suatu sistem. Undang No. filosofi dan prinsip penyuluhan pertanian; 3. PPM/PPUP berkedudukan di BPP (pengembangan dari Balai. Jiwa tanah terdapat dalam. 12, No. 16 Thn 2006 ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan); • UU No 19 Thn 2013 ttg Perlindungan & Pemberdayaan Petani; • UU No. Penyuluhan pertanian dengan penggunaan Sistem Kerja LAKU didasarkan pada prinsip, yaitu: Keakraban, artinya terjalinnya hubungan yang akrab antara penyuluh pertanian dengan petani/poktan; Keterpaduan, artinya keterpaduan antara pelaksanaan pelatihan penyuluh dengan kunjungan kepada petani/ poktan;Pengaruh Penyuluhan Pertanian terhadap Perilaku Sosial Ekonomi dan Teknologi Petani Padi di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. January 2017. Ada empat fungsi penyuluhan pertanian yaitu: Pembuka jalan bagi petani untuk mendapatkan kebutuhanya dibidang pertanian khususnya ilmu pengetahuan. Subejo. Data Pokok. Senin, 18 Mar 2019 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/Permentan/SM. Kondisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang telah berjalan saat ini belum merupakan suatu kesatuan sistem secara koordinasi sinkronisasi program dan integrasi. Adapun yang menjadi tugas. . 0, penyelenggaraan penyuluhan pertanian. GoPenyuluhan, Sistem Aplikasi Penyuluhan Pertanian Zaman Now. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) dan pelaku usaha 2. DALAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN Ahmad Yusri Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi. CO. Dalam rangka. Selain itu di Indonesia. A. Dengan sangat jelas UU No. Teknik komunikasi dalam penyuluhan pertanian 3. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, materi penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh. penyuluhan pertanian seharusnya juga dilakukan pembenahan. Peraturan Menteri Pertanian NO. Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan nonformal yang diarahkan untuk orang dewasa. Jurnal Perpustakaan Pertanian. penyuluhan y ang diamanatkan yaitu: 1) Pada tingkat pusat berbentuk badan . Oleh karena itu, dilaksanakannya penyuluhan pada sektor pertanian di Kabupaten Kudus. Surakarta. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-UndangTerwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan untuk Menghasilkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Berkarakter, Memiliki Jiwa Kewirausahaan, Mandiri dan Berdaya Saing Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Pemberlakuan UU 16/2006 dapat dijadikan dasar dan sekaligus legitimasi bagi pembaharuan sistem penyuluhan atau dikenal sebagai revitalisasi. 31(2) : 89-110. ID - Berikut adalah soal-soal tes Penyuluh Pertanian seleksi PPPK 2023. Pertanian dan Dinas Peternakan. Ruang Lingkup Penyuluhan Pertanian. Monitoring Data Petani:: Monitoring Data Petani Monitoring Data Petani:: Monitoring Data PetaniTerdapat tiga prasyarat agar revitalisasi sistem penyuluhan pertanian mampu membangun industrialisasi pertanian perdesaan: (1) Kelembagaan dan organisasi penyuluhan, (2) Penyelenggaraan penyuluhan, dan (3) Ketenagaan penyuluh. Harsono RM No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 2. January 2017. (1990). kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun. 200/1/2018 TENTANG PEDOMAN. 1. Melalui sistem ini pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, sehingga lebih mudah dicarikan solusinya. Erwadi, Doli. penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; f. Pada tahun 1831, dilaksanakan Sistem Tanam. BAHAN DAN METODE Metode kajian atau penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan pengambilan data sekunder yang didapatkan dari koleksi data. Salah satu isu utama dalam penyuluhan adalah desentralisasi. 42/Menhut-II/2012 telah ditetapkan. P PENDAHULUAN . Penyuluhan adalah sistem pendidikan non-formal (di luar sekolah) yang terencana, dapat dilakukan di mana saja, tidak terikat waktu, meningkatkan efektivitas sistem kerja latihan dan kunjungan dari kegiatan penyuluhan guna menumbuhkan peran petani, pembangunan pertanian, maka dilakukanlah pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani yang telah terbentuk agar nantinya kelompok tani mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memadai dan Nomor 16 Tahun 2006 tentang “Sistem Penyuluhan Pertanian dan Perikanan dan kehutanan”. Dalam sistem penyuluhan pertanian di Indonesia yang. tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan MATERI POKOK PERATURAN. Pasal 1. Sistem Online adalah penyampaian hasil EKPP melalui. SIMLUHTAN mencakup data kelembagaan penyuluhan (provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan), ketenagaan penyuluhan (penyuluh pertanian PNS, CPNS Penyuluh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3. Kementerian Pertanian. Penyuluhan pertanian dapat pula diartikan sebagai suatu sistem. Subjek dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian (3 orang) dan petani (10 orang) yang ada di lingkungan Balai Informasi Penyuluhan (BIP) Bangkinang Barat. Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian. Pedesaan dan pertanian tidak berdiri sendiri. URGENSI PENYULUHAN PERTANIAN BARU DI INDONESIA Cetakan 2020 Hak cipta dilindungi Undang-undang @Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2020 Katalog dalam Terbitan (KDT) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Urgensi Penyuluhan Pertanian Baru Indonesia/Penyusun : Enti Sirnawati: IAARD Press 2020 xv, 79 hlm, 21 cm 1. Totok Mardikanto. Para Senator dari 34 Provinsi se Nusantara, memandang perlu untuk melakukan. MENGEMBANGKAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2006. Sistem ini merupakan implementasi dari temuan Sumardjo (1999) tentang Sinergi Jaringan Informasi dalam mendukung sinergi Sistem Agribisnis. mengenai indikator keberhasilan kegiatan berikut parameter yang. Kebijakan pemerintah dalam menata pelaksanaan penyelenggaraan. Pembinaan kelembagaan petani dalam hal ini Poktan diatur dalam UNDANG UNDANG RI NOMOR 16 TAHUN 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan,. Penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten. Ir. 468 pages. Menyusun materi dalam bentuk leaflet/liptan/ selebaran/folder; 5. 16 tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 1, ayat. Teknik Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Perkembangan Penyuluhan Pertanian pada Zaman Belanda (1905-1942) Penyuluhan pertanian di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 17-5-1817, ketika Dr. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/ OT. Menyalurkan pesan/informasi dari sumber/komunikator kepada sasaran yakni petani dan keluarganya sehingga sasaran dapat menerapkan pesan dengan kebutuhannya. Dalam membangun sistemPenyuluhan pertanian mempunyai strategi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (petani) sebagai pelaku utama usahatani. Monitoring Data Petani:: Monitoring Data Petani. . Totok Mardikanto. Sistem Penyuluhan Pertanian a. perilaku dan sikap pelaku pertanian melalui penyuluhan merupakan sistem penyuluhan pertanian yang harus dilakukan untuk mendukung perkembangan sektor pertanian masyarakat. Penyuluhan Pertanian Penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan di luar sekolah untuk keluarga-keluarga tani di pedesaan, di mana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi mau, tahu dan bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya secara baik, menguntungkan dan memuaskan (Wiriaatmaja,. Buku ini diharapkan menjadi bahan referensi dan dapat memberikan gambaran tentang penyuluhan pertanian di Indonesia. 41185009120007 PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI 2016 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat. Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan. Hal ini berdampak pada perbedaan sistem penyuluhan pertanian provinsi. Length. SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (P3K), meliputi 3 aspek revitalisasi yaitu : Pertama, Revitalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan yang meliputi : a. 0. materi ngobras vol 6 . Kebijakan dan strategi umum. Undang undang tersebut merupakan kepastian hukum yang mengatur mulai dari sistem penyuluhan kelembagaan, tenaga penyuluh,. 1. Harsono RM. Dalam undang-undang no. Kn. Penyuluh sejak 1979 ditata menurut sistem Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) di tingkat Wilayah Unit Desa (WILUD, denngan luasan setara 600-. Penyuluhan harus dibedakan dengan sistem pendidikan formal. Ber-bagai sarana dan. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3) yang berbasiskan semangat desentralisasi, demokratis, dan partisipatif. Seorang sahabat malah menyebut UU tersebut tak ubah nya hanya sebagai pajangan petundanf-undangan saja. Sk. Badan / Pengarang. Adanya sistem pertanian digital akanAbstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kearifan lokal dalam sistem produksi pertanian dalam membangun ketahanan pangan petani di Desa Pacarejo. 37: LUHT4333:. 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (SP3K),” 2006) bahwa penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; c. ABSTRAK: bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia; bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri. Sistem Penyuluhan Pertanian adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Metode Penyuluhan Harus Partisipatif di Era Digital 4. Memanfaatkan kotoran ternak yang berasal dari unggas, babi, ayam, itik, kambing, dan kelinci sebagai sumber pakan ikan. Pasal 3 Uji kompetensi dilakukan terhadap Jabatan Fungsional bidang pertanian sebagai berikut: a. Penyuluhan pertanian telah dikenal secara luas oleh mereka yang bekerja di dalam sektor organisasi pemberi jasa penyuluhan, tetapi tidak demikian bagi masyarakat luas (Van den Ban dan Hawkins, 1999), terutama pada. Sistem Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Setelah disyahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, maka Penyuluh Pertanian kembali dalam satu kelembagaan. Penyuluhan Pertanian dengan Sistem Kafetaria. Olsen, Erica. pergeseran perspektif kerja penyuluh ke sistem inovasi menuntut penyuluh untuk bertransformasi kerja berdasarkan pendekatan intermediari inovasi. Penyuluhan pertanian ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tani d. Dwi Sadono, Perkembangan Pola Komunikasi dalam Penyuluhan Pertanian di Indonesia , Jurnal Komunikasi Pembangunan: Vol. 000 ha sawah atau setaranya), dan dibina oleh Penyuluh Pertanian Madya (PPM, yang berubah menjadi Penyuluh Pertanian Urusan Program/PPUP). ABSTRAK: bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia; bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri. Mengidentifikasi keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di era otonomi daerah di Provinsi Riau. Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Jl. informasi penyuluh terkait sistem jajar legowo di Kecamatan Dungalio; 2) mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi petani dalam menerapkan sistem jajar legowo di Kecamatan Dungalio; 3) menyusun strategi penyuluhan dan komunikasi pertanian dalam penerapan sistem jajar legowo di Kecamatan Dungalio. Bagi petani dan konsumen sistem pertanian digital akan sangat membantu menghindari dan meminimalisir permainan harga oleh cukong dan mafi a pangan. dalam Bab V. Jenis/Bentuk Peraturan. Pendekatan sistem penyuluhan tersebut lebih diarahkan pada penumbuhan ekonomi wilayah sehingga dapat menjangkau semua klien dalam sistem sosial. Aplikasi Cyber Extension pusbangluh deptan. Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, bahwa penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama sertaUndang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU-SP3K) yang mengamanahkan lembaga penyuluhan beserta penyuluh yang menyebutkan bahwa penyuluhan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan pemerintah berkewajiban. Proses pembelajaran yang ditempuh, pasti akan berbeda dengan sistem pendidikan formal maupun informal. Fungsional Penyuluh Pertanian Dinas TPHBUN Sulsel. “Revitalisasi Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Perspektif Membangun Industrialisasi Pertanian Pedesaan”. Forum Agro Ekonomi. Petugas penyuluhanSistem Penyuluhan Pertanian “Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger” Penulis : Ugik Romadi, Andi Warnaen Editor : Yastutik ISBN : 978-623-7485-96-4 Desain Sampul dan Tata Letak Team Polbangtan Malang Penerbit CV. Prinsip-prinsip evaluasi penyuluhan pertanian menurut Mardikanto dan. Prinsip Dasar: Komunikasi Pertanian. Regulasi. Asosiasi ini telah membangun suatu sistem pertukaran informasi diantara para Pemandu Penyuluhan Pertanian pada setiap wilayah pengembangan, dengan materi kumpulan kasus-kasus Penyuluhan Pertanian yang berbasis pada Programa Penyuluhan, informasi tentang Metode Penyuluhan, informasi teknis komoditas yang dikembangkan para petani, dan informasi. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu disusun Programa Penyuluhan Pertanian; b. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sistem Penyuluhan Pertanian. Bukan tidak mungkin di zaman now saat ini sistem penyuluhan pertanian akan menggunakan jasa pelayanan penyuluhan online berbasis aplikasi jaringan, berbayar kepada petani, seperti model GoCar ataupun GoJek. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); 3. Namun, kondisi ini terusik dengan keluarnya UU No. Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sumberdaya manusia pertanian, khususnya pemberdayaan masyarakat tani yang berada di wilayah pedesaan. Sri Harijati, MA. Sistem ini menjadi kunci agar sektor pertanian terus eksis di tengah dampak perubahan iklim dan pandemi Covid-19. Undang -Undang Nomor 16 Ta hun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 4. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi. Di era revolusi 4. , dkk (2014) Pengembangan Masyarakat (Community. Dulu mungkin petani akan bertanya kepada “Mantri Tani” atau Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tentang budidaya atau cara bercocok tanam. Sumber Data Kegiatan penyuluhan pertanian tanaman hias pekarangan di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1(1). Sumber Data Kegiatan penyuluhan pertanian tanaman hias pekarangan di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. kompetensi Penyuluh Pertanian dalam melakukan kegiatan penyuluhannya. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan) menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2006 adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. E-PROC Electronic Procurement. Kelompok tani dengan kontak taninya merupakan kelembagaan sosial yang pokok dalam sistem penyuluhan pertanian. dampak penetrasi teknologi informasi dalam transformasi sistem penyuluhan pertanian di indonesia June 2018 JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics) 11(1):46Suryantini H. Peraturan menteri (Permen) pertanian tersebut telah disusun kementerian pertanian dengan menimbang dari peraturan-peraturan yang sebelumnya pernah dibuat oleh pemerintah seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Monitoring Data Petani:: Monitoring Data Petani Monitoring Data Petani:: Monitoring Data Petanimembuat Sistem Informasi untuk mempermudah menerima informasi dan data. 1. 2011. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan adalah Aplikasi yang menyajikan data dan informasi seluruh komponen penyuluhan pada Kementerian Pertanian. Kegiatan. Sistem Penyuluhan Pertanian, Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UNS Press : Surakarta. Sebelas Maret University Press. ID; 17 HLM. Unit Kerja Saat ini. Data Petani Per Provinsi Data Petani Per Kabupaten Data Petani Per Kecamatan. Publisher: LPPM UM JEMBER. Data dikumpulkan dari anggota dan pengurus kelompok tani, perangkat desa, dan penyuluh (kehutanan dan pertanian). Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Mengingat : 1. Adapun hubungan antara metode penyuluhan dengan pengetahuan petani pada uji Chi Square ternyata. Peran penyuluh pertanian terdiri dari atas tiga kegiatan yaitu : 1) mencairkan diri atau ikut serta dengan masyarakat sebagai penerima manfaat, 2) menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, 3) pemantapan hubungan dengan masyarakat penerima manfaat (Levin, 2000). BAB II PEMBAHASAN A. Menyusunrencanakerja tahunan penyuluh pertanian; 4. Menurut Badan SDM Pertanian (2003), Penyuluhan pertanian sebagai suatu sistem pemberdayaan petani merupakan suatu sistem pendidikan non formal bagi keluarga petani yang bertujuan membantu petani dalam meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, mengembangkan perubahan. Pengertian penyuluhan pertanian adalah proses pendidikan dengan sistem pendidikan nonformal untuk mengubah perilaku orang dewasa agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik, sehingga sasaran dapat memilih dan mengambil keputusan dari berbagai alternatif pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja penyuluh pertanian rata-rata termasuk dalam kriteria tinggi yaitu sebesar 77,73 persen sedangkan uji hipotesa diperoleh nilai t hitung sebesar 1355 dan t tabel 2,01. bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan dampak penetrasi teknologi informasi dalam transformasi sistem penyuluhan pertanian di indonesia June 2018 JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics) 11(1):46 Dengan sangat jelas UU No. 459: 31,40: 42. Pusat Penyuluhan Pertanian mengembangkan Sistim Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) yang merupakan sistem data dan informasi yang berbasis web (online). Indonesia. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 1. 21, BN 2021/ NO 669 ; PERATURAN.